Payakumbuh, 14 Juni 2025 — Anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Fraksi Golkar, Boy Sandi, yang juga merupakan anggota Panitia Khusus (Pansus) II, menyampaikan sejumlah usulan strategis dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh.
Rangkaian rapat Pansus II RPJMD sendiri telah berlangsung sejak kemarin (13 Juni 2025) dan hingga hari ini (14 Juni 2025) di Gedung DPRD Kota Payakumbuh, dengan melibatkan berbagai OPD dan tim penyusun RPJMD dari Pemerintah Kota.
Salah satu sorotan utama Boy Sandi adalah perlunya peningkatan fasilitas bagi lembaga adat yang saat ini masih banyak belum memiliki kantor atau gedung yang representatif. Ia menegaskan bahwa langkah ini sangat relevan dengan misi ke-4 Wali Kota Payakumbuh, yaitu mewujudkan nuansa imani melalui pendekatan budaya dan adat.
"Lembaga adat kita butuh tempat yang layak dan sesuai dengan jati diri budaya Minangkabau. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga penguatan identitas daerah," ujar Boy Sandi dalam rapat tersebut.
Selain itu, Boy Sandi mendorong agar RPJMD juga memberi perhatian pada program nasional Presiden RI, yaitu makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah, yang menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional (Astacita). Ia menilai Pemko Payakumbuh harus menunjukkan dukungan konkret
"Program gizi gratis ini sangat strategis untuk meningkatkan kualitas generasi muda. Harus ada dukungan penuh dari daerah," ujarnya.
Tak kalah penting, Boy Sandi juga menyoroti nasib para penggiat seni dan pelaku ekonomi kreatif di Payakumbuh. Setelah berlakunya Perda Kawasan Tanpa Rokok, banyak kegiatan kreatif kehilangan sponsor karena sebelumnya didukung oleh perusahaan rokok.
"Kita perlu alokasi anggaran khusus untuk mendukung komunitas kreatif – dari seniman, budayawan hingga desainer. Jangan sampai kreativitas anak-anak muda kita mandek hanya karena faktor pembiayaan," jelas Boy.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Tim RPJMD Kota Payakumbuh menyatakan respon positif dan siap memasukkan poin-poin tersebut ke dalam dokumen RPJMD yang sedang dibahas.
Sementara itu, dalam rapat terpisah bersama mitra kerja, Boy Sandi juga menyoroti honorarium guru PAUD yang belum dibayarkan selama tiga bulan. Ia menilai hal ini sebagai persoalan serius yang harus segera diselesaikan, mengingat peran strategis guru dalam membentuk masa depan anak-anak.
"Kesejahteraan guru adalah pondasi pendidikan yang baik. Jangan dibiarkan berlarut. Ini soal tanggung jawab pemerintah terhadap kualitas pendidikan dasar," tegasnya.
Dengan berbagai masukan tersebut, Boy Sandi berharap RPJMD 5 tahun ke depan benar-benar menjadi dokumen perencanaan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan daerah secara menyeluruh.